PASIRPENGARAIAN (RP)-Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Rohul tahun 2015, dalam rangkpenyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016, harus benar-benar merencanakan program pembangunan secara matang.
Yang dapat memberikan dampak yang luas kepada sejumlah sektor dalam menutupi kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan Pemkab Rohul pada tahun ini, Pasalnya, perencanaan program pembangunan yang terakhir bagi Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Rohul Drs H Achmad MSi dan Ir H Hafith Syukri MM dalam mewujudkan visi Rokan Hulu sebagai kabupaten terbaik di Provinsi Riau tahun 2016 mendatang, perlu skala prioritas yang ditetapkan
‘’Dalam artian konsep pembangunan yang dilaksanakan tahun mendatang dapat memberikan multi efek pada kehidupan masyarakat di Rokan Hulu, dengan pencapaian target pencapaian infrastruktur dan pembangunan Ekonomi yang berkelanjuta melalui sinergitas program pembangunan yang direncanakan dalam pembahasan Musrenbang tingkat Kabupaten Rohul tahun 2015 ini,’’ungkap Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad MSi, saat membuka Musrenbang Tingkat Kabupaten Rohul tahun 2015 di Hall Convention lantai Dasar Islamic Center Pasirpengaraian, Rabu (18/3).
Terlihat hadir, Perwakilan Bapeda Riau, Wakil Ketua DPRD Rohul Hardi Chandra, Kepala Bappeda Rohul Nifzar SP,Kepala Dinas, Badan, Kantor, Camat se Rohul, Kabag, Kasubbag, Kasi, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM dan lainnya. Bupati menjelaskan, pelaksanaan musrenbang hari ini, tidak dijadikan sebagai seremonial.Tapi benar-benar dijadikan wadah satusatunya menghimpun berupa aspirasi keinginan dan kebutuhan dari berbagai komponen masyarakat Rokan Hulu
Diakuinya, Musrenbang yang dilaksanakan ini, sebagai bahan evaluasi kerja tahun 2014 lalu.Bagaimana outputnya.Selain menampung aspirasi dari seluruh stake holder.Tidak saja instansi pemerintah, lembaga individu dan perorangan. Sehingga banyak kebutuhan pembangunan dan barang tentu membutuhkan pembiayaan dana yang besar pula.Maka itu Musrenbang kabupaten ini, menetapkan program kegiatan skala prioritas, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Disini sangat perlu sinergitas anggaran pembangunan dari berbagai sumber, baik melalui APBD Riau maupun APBN.’’Bagi kegiatan yang membutuhkan angaran besar, agar SKPD mengusulkan ke Provinsi, kalau anggaran provinsi tak meyakinkan diusulkan melalui APBN.’’sebutnya.
Achmad menyebutkan, Musrenbang tingkat Kabupaten telah memenuhi regulasi atau tahapan-tahapan pembangunan mulai dari desa, kecamatan, dan harus jelas subtansinya di tengah-tengah masyarakat. Ditegaskannya, berhasilnya pembangunan di Rokan Hulu selain perecanaan yang matang, tentu akan mendapatkan tujuan utama seperti semakin sedikitnya orang miskin.
Terbukti dari pelaksanaan pembangun di Rohul, tahun 2010 angka kemiskinan sekitar 13,22 persen dan pada tahun tahun 2013 turun menjadi 10,86 persen, berati Rohul masih berada dibawah target nasional yakni 12 persen.’’Kita tidak bermain angka, itu berdasarkan fakta dilapangan,’’jelasnya
Selain itu berkurangnya angka pengangguran, dari 7,6 persen menjadi 5,3 persen.Kalaupun ada yang menganggur, kemungkinan karena malas bekerja.Kalau mereka bekerja mendodos sawit mendapatkan uang Rp100 ribu perhari.Kemudian ada sifatnya Musiman, dengan adanya penerimaan CPNS thn 2015, nantinya akan banyak pelamar dari luar daerah untuk mencari pekerjaan di Rohul, sehingga angka pengangguran membludak.
Selanjutnya, Indek Pembangunan manusia, indikatornya, semakib bersar orang bisa membaca bebas buta hurup.’’Yang jelas dari pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Rohul, ada yang berhasil, tak tertutup kemungkinan ada yang belum tercapai,Inilah kerja kita dalam setahun kedepan, bagaimana merencakan program pembangunan berdasarkan pendekatan aspiratif berbasis kinerja, agar sasaran pembangunan itu tercapai.’’tuturnya
Bupati dua periode itu, mengatakan, dalam penyusunan anggaran tahun 2016 mendatang, untuk program pembangunan 55 persen dari total APBD Rohul, sedangkan 45 persen lagi untuk rutinitas. Dia menjelaskan, pemerataan pembangunan bukan sama rata dan sama rasa.Tapi pembangunan yang berkeadilan itu professional, menempatkan sesuati itu pada tempatnya.Ini perlu diluruskan kepada masyarakat, bahwasanya pemerataan dan keadilan pelaksanaan pembangunan harus professional.(ar)