ROKAN HULU- Paripurna penutupan masa sidang III tahun 2016 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu di pimpin oleh Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, Kamis (18/8/2016) sore telah berlangsung dan telah mengambil beberapa kesimpulan diantaranya, mengenai nasib 10 orang mahasiswa Rohul, mengenai 5 desa, asset Rohul di tarik Provinsi dan pembangunan infrastruktur.
Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH mengenai masyarakat 5 Desa menjelaskan, bahwa DPRD telah melakukan kordinasi ke Provinsi Riau maupun ke Menteri Dalam Negeri bagaimana masalah 5 desa tersebut dan mendapat kepastian baik itu wilayahnya maupun masyarakat yang didalamnya juga mendapat perhatian Pemprov maupun Pemerintah Pusat.
“Kita sudah lakukan kordinasi ke Provinsi maupun ke Mendagri, bagaimana kepastian tentang 5 desa ini statusnya dan juga masyarakat yang didalamnya agar mendapat perhatian Pemprov maupun Pemerintah Pusat,” tuturnya.
Kelmi berharap kepada Pemkab Rohul untuk melakukan kordinasi secara intensif antar pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi tentang beberapa kewenangan Pemkab Rohul di tarik ke Provinsi. Selanjutnya DPRD Rohul meminta kepada pemerintah daerah agar mencari solusi terhadap nasip mahasiswa Rohul yang sampai saat ini belum melakukan pembayaran.
“Kami berharap kepada pemerintah untuk dapat mencari solusinya seperti apa caranya membantu nasip mahasiswa Rohul dan DPRD siap mendukung pemerintah asalkan berjalan sesuai dengan aturan,” papar Kelmi.
Kemudian tentang pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata dan lainnya, supaya pembangunan tersebut dapat dilakukan kedepannya secara bertahap dan mengarah ke yang lebih baik. Sehingga pembangunan di Rokan Hulu dapat kiranya merata.
Penutupan Paripurna Penutupan masa sidang III DPRD Rohul, dihadiri oleh Setda Rohul Ir. Damri Harun dan sejumlah kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.